Sebelum akhirnya dibubarkan dan dilarang pada 1966, Partai Komunis Indonesia sempat tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik paling berpengaruh di tanah air. Perjalanan panjang partai ini penuh dengan pasang surut, mulai dari perlawanan terhadap kolonial Belanda, konflik bersenjata, hingga kebangkitan lewat jalur pemilu.
Akar gerakan ini bermula dari sebuah organisasi bernama ISDV yang berdiri pada 1914. Organisasi itulah yang kemudian bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1920. Enam tahun berselang, PKI sudah terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda, namun gagal dan berujung pada penindasan besar-besaran terhadap para anggotanya.
Setelah Indonesia merdeka, PKI bangkit kembali sebagai kekuatan politik. Namun pada 18 September 1948, meletuslah Peristiwa Madiun — sebuah konflik bersenjata antara PKI bersama kelompok-kelompok kiri yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) melawan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan sempat diproklamasikan apa yang disebut Republik Soviet Indonesia di Madiun sebelum akhirnya pemerintah berhasil memadamkan konflik tersebut dalam hitungan bulan.
Meski porak-poranda akibat Peristiwa Madiun, PKI berhasil bangkit lagi pada dekade 1950-an di bawah pimpinan D.N. Aidit. Partai ini gencar memperluas jaringan di kalangan buruh, petani, dan pemuda. Hasilnya terlihat nyata saat Pemilu 1955, di mana PKI meraup sekitar 6,17 juta suara atau 16,36 persen suara nasional dan mendapat 39 kursi DPR — menempatkannya di posisi keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU.
Untuk pemilihan anggota Konstituante pada pemilu yang sama, PKI bahkan meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi. Angka-angka ini membuktikan bahwa PKI telah kembali menjadi pemain utama dalam panggung politik Indonesia di era demokrasi parlementer.
Perlu dicatat bahwa sejarah PKI dan peristiwa 1965 masih menyimpan beragam penafsiran di kalangan para sejarawan. Arsip Nasional Republik Indonesia sendiri mencatat bahwa sumber-sumber mengenai peristiwa tersebut berasal dari berbagai arsip, termasuk koleksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang — sehingga penting untuk membedakan antara fakta yang sudah terdokumentasi, keputusan resmi negara, dan interpretasi yang masih diperdebatkan hingga kini.
Sumber: Antara News
