Rencana pemerintah memangkas kuota LPG 3 kg di APBN 2027 menuai sorotan dari kalangan ekonom. Tanpa pembenahan distribusi lebih dulu, kebijakan ini dinilai bisa berbalik menyusahkan masyarakat kecil yang justru paling membutuhkan gas bersubsidi tersebut.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menegaskan bahwa urutan langkahnya harus benar. “Pemerintah perlu memastikan pengurangan kuota berasal dari pembatasan konsumsi kelompok mampu, bukan dari berkurangnya pasokan bagi masyarakat yang memang berhak,” kata Yusuf.
Ia mengingatkan, kalau pasokan dipotong duluan sebelum data penerima subsidi dirapikan, akibatnya bisa langsung terasa di lapangan — antrean panjang, harga eceran melonjak, bahkan kelangkaan gas di tingkat konsumen. Pihak yang paling rentan kena dampaknya adalah rumah tangga berpendapatan rendah, warung makan kecil, dan pelaku UMKM yang sehari-hari mengandalkan gas melon untuk usaha mereka.
Yusuf juga menyoroti efek domino yang bisa muncul. Jika pasokan solar bersubsidi turut terbatas, biaya angkutan barang bisa naik dan ikut mendongkrak harga kebutuhan pokok, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada moda transportasi berbahan bakar solar.
Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR menyepakati total anggaran subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun, turun sekitar Rp11,44 triliun dibanding alokasi sebelumnya. Khusus untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg, angkanya turun dari Rp143,84 triliun menjadi Rp131,39 triliun. Volume LPG 3 kg pun dipangkas dari 8,95 juta metrik ton menjadi 8 juta metrik ton.
Menurut Yusuf, penghematan anggaran sebenarnya tetap bisa tercapai tanpa menekan daya beli masyarakat — asalkan pembatasan difokuskan pada kelompok yang memang tidak berhak menerima subsidi. Sebaliknya, pemotongan pasokan secara langsung justru berisiko memicu inflasi pangan, membebani UMKM, dan pada akhirnya memaksa pemerintah menambah kuota lagi di tengah tahun berjalan — yang artinya penghematan pun buyar.
Sumber: Antara News
Kamu Mungkin Suka
Lebih dari Separuh UMKM Indonesia Belum Masuk Dunia Digital, DPR Angkat Bicara
Penjualan Eceran Agustus 2026 Naik, Makanan dan Minuman Jadi Pendorong Utama
Wamen UMKM: Kampus Bisa Jadi Tempat Lahirnya Wirausaha Muda Baru
