Petani Tak Perlu Khawatir Soal Pupuk dan Harga Gabah, Ini Jaminan Pemerintah

Petani Tak Perlu Khawatir Soal Pupuk dan Harga Gabah, Ini Jaminan Pemerintah

Para petani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mendapat kabar baik langsung dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam kegiatan Rembuk Tani yang digelar di sana pada Rabu, ia memastikan dua hal krusial bagi petani: ketersediaan pupuk dan kepastian harga gabah.

Soal pupuk, pemerintah menyediakan skema pupuk diskon untuk mempermudah petani mendapatkannya. Namun khusus pupuk bersubsidi, hanya petani yang sudah terdaftar dalam kelompok tani yang berhak mendapatkannya. “Karena kalau semua orang ngambil pupuk enggak boleh, pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu yang terdaftar, yang petani. Kalau tidak petani ya enggak dapat,” ujar Zulkifli Hasan.

Pendataan itu dilakukan lewat mekanisme RDKK, singkatan dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, yaitu dokumen perencanaan kebutuhan pupuk untuk setiap kelompok tani. Petani yang belum terdaftar diimbau segera mendaftarkan kelompok taninya agar bisa menikmati fasilitas subsidi tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli juga menyerahkan bantuan pupuk non-subsidi jenis NPK dan Urea, masing-masing sebanyak 1,5 ton.

Selain pupuk, ada kebijakan lain yang langsung menguntungkan petani padi. Pemerintah menghapus syarat kadar air gabah yang sebelumnya wajib dipenuhi, yakni antara 14 hingga 18 persen, agar gabah bisa dibeli dengan harga penuh. “Kemudian harga gabah kita tingkatkan. Kalau dulu gabah itu ada syarat kadar air 14-18 persen, itu kita hapus. Pokoknya panen, ya, asal sudah matang padinya dipanen, itu harganya Rp6.500 per kilo,” jelasnya.

Kebijakan ini lahir karena selama ini aturan kadar air kerap dijadikan celah oleh tengkulak untuk menekan harga beli gabah petani hingga hanya Rp4.000–Rp4.500 per kilogram. Padahal banyak petani yang tidak paham soal kadar air, sehingga mereka tidak bisa membantah. Dengan dihapusnya syarat ini, harga Rp6.500 per kilogram kini berlaku untuk semua gabah matang tanpa pengecualian, dan posisi tawar petani pun diharapkan jauh lebih kuat dari sebelumnya.

Sumber: Antara News

Kamu Mungkin Suka

Scroll to Top